PKS Putuskan Koalisi atau Oposisi Setelah Rapat Majelis Syuro 27 April

@PKsejahtera

Khalifahlife.com-Hasil quick count memperkirakan Partai Keadilan Sejahtera mendapatkan suara 6,9 persen, artinya menuju RI 1 tidak akan terwujud. Meski telah dirilis tiga nama Calon Presiden yang diusung PKS yaitu Anis Matta (Ketua Umum PKS), Hidayat Nur Wahid dan Ahmad Heryawan pada

Meski beberapa partai mulai menjajaki koalisi dengan partai-partai yang diperkirakan menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 9 Juli mendatang, PKS menanggapi masih menunggu keputusan di Majelis Syuro. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Heryawan selaku salah satu bakal capres kepada detik.com.

"Maka dari itu, keputusan nanti kalau capres nggak mungkin, bisa koalisi cawapres, koalisi tanpa cawapres atau oposisi akan ditentukan pada rapat majelis syuro,"jelas lelaki yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat ini, Minggu (13/4).

Dalam waktu yang berbeda dari sumber yang sama, Tifatul Sembiring selaku Anggota Majelis Syuro PKS dan Menteri Informasi dan Komunikasi mengatakan bahwa memang sudah dilakukan penjajakan dengan beberapa partai, tapi itu baru sebatas komunikasi, keputusannya nanti pada 27 April di Rapat Majelis Syuro bertempat di Kantor DPP PKS.

" Semua baru sebatas komunikasi dan baru menjajaki, keputusan final nanti di rapat majelis syuro, semua kumpul baru dibicarakan,"terangnya,Kamis (24/4).

Profil PKS

artai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan yang didirikan pada 20 Juli 1998. Saat itu pimpinan Partai dengan struktural presidium dijabat oleh Presiden Nurmahmudi Isma'il yang kini menjadi Wali Kota Depok, Jawa Barat.

Namun, setahun menjelang Pemilu 2004, PK sadar bahwa tabungan suara yang diperoleh saat Pemilu 1999 tidak  cukup untuk memenuhi syarat berlakunya batas minimum keikut-sertaan parpol (electoral threshold). Akhirnya, PK memutuskan untuk berganti nama atau bergabung kepada induk baru yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada 3 Juli 2003, PKS resmi berdiri setelah berhasil menyelesaikan seluruh proses verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM (dulu bernama Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).

Pada Pemilu 2014, PKS dianggap memperoleh peningkatan suara yang cukup signifikan yakni 8.325.020 suara dengan 45 kursi di DPR. Peningkatan perolehan suara itu diprediksi karena sikap PKS yang menjadi oposisi dalam pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Presiden PKS saat itu Hidayat Nur Wahid juga terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan jabatannya di struktural partai digantikan Tifatul Sembiring.

Setelah Pemilu 2004, PKS bergabung dengan koalisi pemerintahan. Pada Pemilu 2009 perolehan suara PKS justru menyusut menjadi 8.206.955, namun jumlah kursindi DPR meningkat menjadi 57 kursi di DPR.

Tifatul yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, digantikan Luthfi Hasan Ishaq. Namun Luthfi terlibat kasus suap impor daging, dan akhirnya diganti oleh Anis Matta, yang sebelummnya menjabat Sekretaris Jenderal.

Pada Pemilu 2009, PKS memperoleh 7,88 persen suara atau sekitar 8.206.955 suara. Menyongsong Pemilu 2014, PKS yang bernomor urut tiga ini, telah melaksanakan sistem Pemilihan Raya yang sebelumnya hanya digunakan untuk memilih Majelis Syura.

Sistem Pemira ini dimaksudkan untuk memunculkan bakal calon Presiden partai yang pada tahap pertama dipilih berdasarkan aspirasi kader dan Pengurus Wilayah. Tahap

selanjutnya, nama-nama bakal capres yang telah mengerucut akan diuji elektabilitasnya oleh survei.

Pengurus
Presieden: Anis Matta
Sekretaris Jenderal: Taufik Ridho
Bendahara: Mahfudz Abdurrahman
Ketua Dewan Syura: Hilmi Aminuddin

(Jwt/detik.com/antaranews)

MUI dan 66 Ormas Islam Dorong PPP Segera Islah

Khalifahlife.com-Kisruh Partai Pembangunan Persatuan (PPP) yang diketuai oleh Suryadharma Ali menyorot perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI). Din Syamsuddin selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia mengimbau agar segera dilakukan islah dan rekonsilisasi antara pihak-pihak yang berselisih.

"MUI dan 66 Ormas Islam mendorong agar PPP Islah, rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berselisih secara tidak langsung dan mensyukuri nikmat Allah terhadap perolehan," ujar Din Syamsudin kepada wartawan di Gedung MUI Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Senin (21/4).

Din juga mengungkapkan bahwa sebagai partai politik yang berbasis massa islam, banyak yang diharapkan publik terhadap PPP.

Selain itu Din juga menegaskan bahwa Forum Ukhuwah Islamiyah-Majelis Ulama Indonesia (FUI-MUI) tidak membicarakan internal PPP, kami cuma prihatin terhadap perkembangan PPP yang merupakan partai politik berbasis islam.

"DPP PPP dan tokohnya dapat menyelesaikan masalah secara beradab dan bermartabat mengacu kepada kostitusi partai dan diatas semua itu merujuk kepada Alquran dan sunnah,"terang Din lagi.

Perpecahan yang terjadi di tubuh Partai Berlambang Ka'bah bernuansa hijau ini, berawal atas dukungan Suryadharma Ali selaku Ketua Umum DPP PPP terhadap Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden RI. Dimana sebagian kader dan anggota partai menilai tidak sah karena tidak melalui Mekanisme Organisasi Resmi Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas).

Akibat dari perpecahan ini, Suryadharma Ali diberhentikan sementara sebagai Ketua Umum dengan alasan tidak menghadiri Rapimnas. (Jwt/tribunnews/republikaonline)

Mungkinkah Parpol Islam Bersatu Menuju RI 1 ?

Wakil Rakyat Memimpin Indonesia

Khalifahlife.com-Pesta rakyat sudah dimulai dan babak akhir dari pertarungan ini adalah Pemilihan Presiden dan Calon Presiden yang akan memimpin Indonesia lima tahun mendatang pada 09 Juli 2014. Babak pertama Pemilihan legislatif untuk menduduki kursi DPP, DPR dan DPRD sebagai wakil rakyat akan diumumkan pada 26 April-06 Mei 2014 ini.

Berbagai strategi politik mulai disusun oleh masing-masing partai yang maju menuju pilpres. Dari pemilihan capres dan cawapres hingga sikap untuk berkoalisi dengan Partai mana.

Sebuah dilema yang tengah dialami oleh Partai Islam adalah potensi mereka untuk bersatu mengabungkan suara yang masuk masih sulit dilakukan.

Menurut, Helmy Faishal Zaini selaku Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berpendapat bahwa koalisi partai islam sangat sulit dilakukan karena masing-masing partai sudah mulai berkoalisi dengan partai nasionalis.

"Saya kira sulit , karena masing-masing partai juga telah membangun komunikasi dengan poros-poros yang ada,"jelasnya kepada wartawan usai menghadiri acara harlah ke 29 Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU DKI Jakarta bertempat di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Selasa (15/4).

Ia menerangkan, bahwa PKB juga saat ini tengah melakukan komunikasi dengan dua partai nasional yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra.

"Kami saat ini juga melakukan komunikasi intensif dengan dua partai nasional,"jelasnya.

Selain itu, menurutnya berdasarkan posisi "quick count', dimana PKB hanya mendapatkan suara 10 hingga 11 persen, PKB realistis tidak akan mengusung capres pada koalisi nanti.

Ia juga mengumumkan bahwa PKB akan mengusung empat calon wakil presiden nantinya yaitu Muhaimin Iskandar, Rhoma Irama, Mahfud MD dan Jusuf Kalla.

"Keputusan nama yang maju tergantung keputusan pemimpin partai koalisi,"ia mengakhiri.

Meski, Andriyana selaku Ketua Umum PP KAMMI menjelaskan dalam siaran tertulisnya agar partai islam bersatu menimbang keberhasilan partai-partai islam dalam meraih 30 persen suara dalam 'quick count' Pemilu 2014 ini.

"Inilah saat terbaik bagi umat Islam Indonesia mengokohkan jati diri dan kontribusi kebangsaannya dengan memenangkan Pilpres 2014,"jelasnya.

Begitu juga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga menginginkan partai islam bersatu. Hal ini dinyatakan secara tegas diwakili oleh Sekretaris Jenderal PB HMI M Chairul Basyar.

"Jadi, pada Pemilu Presiden 2014 ini, kami menyerukan semua tokoh muslim bersatu, baik yang di partai politik sampai organisasi kemasyarakatan (ormas)," kata Chairul di Jakarta seperti dilansir berita metro pada Kamis (10/4) lalu.

Dia juga menegaskan bahwa Persatuan partai Islam dan ormas Islam bukan dalam maksud anti keragaman, kebhinekaan, dan pancasila, melainkan implementasi nilai-nilai ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam urusan sosial-politik ditengah masyarakat di Madinah dengan Piagam Madinah (ajaran kebersamaan dalam keragaman di Madinah antara umat islam, yahudi, dan nasrani).

Menyikapi berbagai desakan koalisi partai islam, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera , Mardani Ali Sera kepada okezone mengungkapkan bahwa peluangnya ada dan saat ini sedang dilakukan komunikasi.

"Harapannya jika koalisi parpol islam terjadi maka akan lahir pemimpin yang tegas dan memiliki komunikasi politik yang efeltif di masa mendatang,"jelasnya lagi.

Partai Persatuan Pembangunan sebagai partai berideologi islam juga membuka peluang koalisi dengan tiga partai islam yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), PKS dan PKB karena melihat prediksi 'quick count' posisi parpol islam mencapai 21 persen. Seperti diungkapkan oleh Suharso Manoarfa selaku Ketua DPP PPP.

"Salah satu alternatif melaju ke pemilihan presiden 2014 mendatang dengan melakukan koalisi partai-partai islam apalagi berdasarkan hitung cepat, parpol islam sudah mencapai 21 persen," terangnya dalam diskusi bertajuk "Prediksi Peta Koalisi, di Jakarta Selatan pada Minggu (12/4) lalu seperti dilansir kompas.com.

Di lain pihak PAN melalui Wakil Ketua Umum , Drajad Wibowo mengakui bahwa meski secara teoritis dari perolehan peluang menuju pilpres ada, tetapi masih banyak hambatan salah satunya perbedaan misi dan agenda politik masing-masing.

"Perlu dibangun jembatan untuk menyamakan misi dan agenda politik agar tujuan tercapai,"ujarnya seperti dikutip dari tribunnews.

Meski masyarakat islam mengingkan koalisi parpol islam, keputusan tetap pada parpol masing-masing.

Kabar terakhir diinformasikan oleh antaranews bahwa 14 ormas islam melakukan pertemuan untuk membahas koalisi parpol islam dengan partai+partai yang dipresiksi lolos dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Lembaga Persahabatab Ormas Islam (LPOI) , Lutfi A Tamimi.

"Kita akan sampaikan aspirasi umat dan untuk merealisasikan pertemuan kita telah membentuk tim yang diketuai Said Agil dan wakil Din Syamsuddin,"jelasnya di Kantor Pusat PBNU Jakarta, Selasa (15/4).

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Rabithah Alawiyah Zein B Smith, Nazar Haris dari Persatuan Umat Islam (PUI), Ketua Umum PP Syarikat Islam Djauhari, Ketua Umum PP Al Irsyad Al Islamiyah KH Abdullah Jaidi, Baharudin Husni dari Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Wahyudi Patra dari Persatuan Islam Tioghoa Indonesia (PITI), Zulkifli dari Al Ittihadiyah, dan sejumlah tokoh-tokoh lainnya.(Jwt/berbagai sumber)