"HP dinyatakan sebagai tersangka karena melakukan penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonan atas wajib pajak atas SKPN (Surat Keterangan Pajak Nihil) BCA ," ungkapnya dalam siaran pers di Gedung KPK seperti dilansir dalam merdeka.com , Senin (21/4).
Samad menerangkan bahwa kasus ini terjadi saat Hadi Poernomo menjadi Dirjen Pajak tahun 2002-2004 silam , dimana KPK meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.
"Kasus ini terjadi 17 Juli 2003, berawal saat Bank Central Asia ( BCA ) mengajukan keberatan pajak Rp 5,7 triliun kepada Direktur PPH, kemudian keberatan itu ditolak oleh Direktur PPH dan disinilah diduga HP memainkan peran dengan mengubah keputusan,"terangnya lagi dalam sumber yang sama.
Saat ini HP dijerat Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
Selain itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan bahwa akibat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh HP ada potensi kerugian negara hingga Rp 375 miliar.
"Unsur pasal 2 dan 3 bisa dipenuhi, negara yang seharusnya terima Rp 375 miliar itu tidak diterima. Hal ini merugikan negara dan menguntungkan pihak lain," tambahnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.
Sedihnya, tersangka HP ditangkap saat ia akan menikmati masa pensiun dan tepat di ulang tahunnya yang ke-64. Berikut biografi HP dikutip dari merdeka.com :
Hadi Purnomo adalah mantan Direktur Jendral Pajak tahun 2001. Pada Oktober 2009, pria kelahiran Pamekasan, Jawa Timur ini dilantik sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keungan (BPK) periode 2009 - 2014, didampingi Herman Widyananda sebagai Wakil Ketua BPK, oleh Ketua Mahkamah Agung, Harifin A Tumpa.
Saat terpilih, Purnomo mengungguli Taufiqurachman Ruki, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, yang juga banyak diprediksi sebagai orang nomor satu di lembaga auditor keuangan milik pemerintah tersebut. Sebelum sampai pada jabatan Direktur Jendral Pajak pada 2001 silam, nama pemegang sertifikat akuntan negara nomor D786 ini bisa disebut memiliki segudang pengalaman di bidang keuangan dan perpajakan selama lebih dari dua dekade.
Alumni Institut Ilmu Keuangan, Jurusan Akuntansi Departemen Keuangan ini juga pernah bekerja sebagai Auditor di Kantor Pajak Jakarta serta sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak pada Kantor Wilayah Pajak pada 1996. Ketika menjabat sebagai Dirjen Pajak, Purnomo sempat memberikan sumbangsih besar pada dunia pajak Indonesia.
Sekitar lima tahun dua bulan mengampu jabatan Direktur Jendral Pajak, Hadi Purnomo berhasil menaikkan pendapatan negara setara Rp 1.200 trilliun. Penerimaan terbesar diperoleh sepanjang 2006 setelah pejabat kelahiran 1947 ini berhasil menyerahkan pajak sebesar Rp 100 triliun lebih kepada negara.
Pada awal 2010, KPK sempat memeriksa harta kekayaan Purnomo yang terhitung mencapai lebih dari Rp 26 miliar dan $50.000. Harta ini belum ditambah sejumlah koleksi baraang seni senilai kira-kira Rp 1 miliar dan dan logam mulia senilai Rp 100 juta. Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan status harta tersebut yang sebagian besar berupa tanah dan atau barang hasil hibah.
PENDIDIKAN
Institut Ilmu Keuangan Jurusan Akuntansi Departemen Keuangan, 1973, Akuntan Register Negara No. D786
Akademi Ajun Akuntan Pajak Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, 1969,
KARIR
(1965) Pegawai Negeri di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
(1969) Auditor di Kantor Pajak Perusahaan Swasta, Jakarta
(1973) Auditor di Bidang Pemeriksaan pada Kantor Wilayah Pajak Jakarta
(1980) Auditor di Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Pengendalian Wilayah, Kantor Pusat Dirjen Pajak
(1996) Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kanwil Pajak, Manado
(2001) Direktur Jendral Pajak 2001
(2009) Kabid Ekonomi di Dewan Analisis Strategis pada Badan Inteligen Negara
(2009) Ketua BPK RI 2009.
Kini 2014 , HP didaulat sebagai tersangka. (Jwt/merdeka.com)
.jpg)
0 comments:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !