Nelayan Sudah Menjerit, Stop Pencitraan

Khalifahlife.com - Kenaikan Solar bersubsidi Rp.5.500 menjadi Rp.7.500 yang diumumkan sejak 18 November 2014 lalu sudah mulai menuai hasil secara langsung kepada nelayan. Selain harganya sudah naik, kelangkaan solar juga menghiasi kehidupan kerja nelayan di seluruh penjuru tanah air. Demikian dikatakan anggota Komisi IV DPR RI, Ma’mur Hasanuddin dalam pernyataan persnya, Selasa (25/11/2014).

"Kami memantau ada beberapa titik wilayah nelayan yang masih dapat dijangkau dengan komunikasi sederhana. Dan semua senada berkeluh kesah, kehidupan makin terpuruk dengan tingginya harga solar dan di sertai kelangkaannya," ujar Ma’mur dari Fraksi PKS DPR.

Ma’mur memantau beberapa wilayah seperti pantura yang meliputi Semarang, Kendal, Brebes sampai Tuban. Selain itu juga di teluk Lampung, Pelabuhan Ratu Sukabumi, Tasikmalaya, Bantan-Bengkalis, Dumai, dan beberapa wilayah lain di Indonesia timur, semua hampir sama, belum berani melaut karena berhitung akibat kenaikan solar dan kelangkaan solar.

"Yang kami pantau itu hanya sekelumit, di daerah-daerah yang tidak terjangkau lebih banyak lagi nelayan yang menjerit  jika di datangi satu-persatu," kata anggota komisi yang membidangi Pertanian, Pangan, perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Lingkungan.

Ma’mur meminta, pemerintah hendaknya menghentikan pencitraan tanpa hasil. "Kalau mau pencitraan agar dibarengi dengan rasa aman dan rasa nyaman yang dapat dinikmati seluruh masyarakat, bukan segelintir saja," tandasnya. 

Saat ini, diakuinya, nelayan tengah menjerit akibat dilarang beli solar dengan jerigen di SPBU, seharusnya diberikan solusi dengan dibuatkan SPBU khusus nelayan tradisional. Lebih bagus lagi jika SPBU khusus nelayan ini harganya disubsidi, karena yang beli khusus nelayan tradisional, jadi tepat sasaran.

"SPBU khusus nelayan tradisional ini dapat langsung menjawab 2 persoalan sekaligus, Solar murah dan menghilangkan kelangkaan," jelas Ma’mur.

Selanjutnya Ma’mur mengatakan, bahwa dampak terbesar kenaikan BBM kepada nelayan tertuju pada nelayan dengan kemampuan kapal 5 sampai dengan 10 GT. Artinya nelayan kecil yang paling menjerit. Yang menjerit bukan saja buruh nelayan, bahkan pemilik kapal pun sudah menjerit.

"Segala macam kartu sakti yang dikeluarkan pemerintah tidak akan berpengaruh terhadap pergolakan hidup yang dialami nelayan akibat kenaikan BBM. Kami minta pemerintah meneliti ini untuk dibuatkan regulasi yang lebih baik buat kaum nelayan tradisional”, pungkas Ma’mur Hasanuddin.

Nelayan Sudah Menjerit, Stop Pencitraan

JAKARTA - Kenaikan Solar bersubsidi Rp.5.500 menjadi Rp.7.500 yang diumumkan sejak 18 November 2014 lalu sudah mulai menuai hasil secara langsung kepada nelayan. Selain harganya sudah naik, kelangkaan solar juga menghiasi kehidupan kerja nelayan di seluruh penjuru tanah air. Demikian dikatakan anggota Komisi IV DPR RI, Ma’mur Hasanuddin dalam pernyataan persnya, Selasa (25/11/2014).

"Kami memantau ada beberapa titik wilayah nelayan yang masih dapat dijangkau dengan komunikasi sederhana. Dan semua senada berkeluh kesah, kehidupan makin terpuruk dengan tingginya harga solar dan di sertai kelangkaannya," ujar Ma’mur dari Fraksi PKS DPR.

Ma’mur memantau beberapa wilayah seperti pantura yang meliputi Semarang, Kendal, Brebes sampai Tuban. Selain itu juga di teluk Lampung, Pelabuhan Ratu Sukabumi, Tasikmalaya, Bantan-Bengkalis, Dumai, dan beberapa wilayah lain di Indonesia timur, semua hampir sama, belum berani melaut karena berhitung akibat kenaikan solar dan kelangkaan solar.

"Yang kami pantau itu hanya sekelumit, di daerah-daerah yang tidak terjangkau lebih banyak lagi nelayan yang menjerit  jika di datangi satu-persatu," kata anggota komisi yang membidangi Pertanian, Pangan, perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Lingkungan.

Ma’mur meminta, pemerintah hendaknya menghentikan pencitraan tanpa hasil. "Kalau mau pencitraan agar dibarengi dengan rasa aman dan rasa nyaman yang dapat dinikmati seluruh masyarakat, bukan segelintir saja," tandasnya. 

Saat ini, diakuinya, nelayan tengah menjerit akibat dilarang beli solar dengan jerigen di SPBU, seharusnya diberikan solusi dengan dibuatkan SPBU khusus nelayan tradisional. Lebih bagus lagi jika SPBU khusus nelayan ini harganya disubsidi, karena yang beli khusus nelayan tradisional, jadi tepat sasaran.

"SPBU khusus nelayan tradisional ini dapat langsung menjawab 2 persoalan sekaligus, Solar murah dan menghilangkan kelangkaan," jelas Ma’mur.

Selanjutnya Ma’mur mengatakan, bahwa dampak terbesar kenaikan BBM kepada nelayan tertuju pada nelayan dengan kemampuan kapal 5 sampai dengan 10 GT. Artinya nelayan kecil yang paling menjerit. Yang menjerit bukan saja buruh nelayan, bahkan pemilik kapal pun sudah menjerit.

"Segala macam kartu sakti yang dikeluarkan pemerintah tidak akan berpengaruh terhadap pergolakan hidup yang dialami nelayan akibat kenaikan BBM. Kami minta pemerintah meneliti ini untuk dibuatkan regulasi yang lebih baik buat kaum nelayan tradisional”, pungkas Ma’mur Hasanuddin.[nfl]