Pemerintahan Jokowi-JK Harus Peduli terhadap Anak

Khalifahlife.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan rekam jejak aspek perlindungan anak sebagai pertimbangan utama dalam memilih para menteri.

"Memiliki rekam jejak yang baik dari sisi etik dan moralitas, sukses dalam urusan keluarga dan domestik, tidak memiliki riwayat konflik keluarga dan atau anak," ujar Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh dalam pernyataan persnya, Kamis (23/10).

Selain itu, kata dia, menteri kabinet Jokowi-JK harus tidak pernah melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap anak, memiliki riwayat yang baik dalam pemihakan terhadap isu-isu perlindungan anak.

"Jangan pilih anggota kabinet dan pembantu-pembantu presiden yang memiliki problem keluarga dan kekerasan terhadap anak," tegasnya.

Lebih lanjut, Asrorun mengungkapkan, anggota kabinet Jokowi-JK harus memiliki kompetensi, bersih, pekerja keras dan tidak dibebani urusan hukum, moral serta urusan domestik lainnya, termasuk urusan kasus kekerasan terhadap anak.

Kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya, Komisi Nasional Anak (Komnas Anak) mencatat 21.689.797 kasus kekerasan terhadap anak dan telah berada dalam status darurat kejahatan terhadap anak.

“Kondisi darurat ini diperkuat dengan fakta dan data pengaduan kekerasan terhadap anak yang diterima menunjukkan jumlah pengaduan pelanggaran hak anak terus meluas dan meningkat,” kata Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait di Jakarta.

Ia menjelaskan berdasarkan data dan laporan yang diterima dalam dalam empat tahun terakhir (2010 hingga 2014) sebanyak 21.689.797 kasus tersebut terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten/kota.

“Sebanyak 42 hingga 58 persen dari pelanggaran hak anak tersebut merupakan kejahatan seksual, selebihnya kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial serta kasus-kasus perebutan anak,” jelasnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diharapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bisa membawa harapan bagi terwujudnya senyum anak Indonesia.

"KPAI optimis dan berharap Jokowi-JK memiliki visi kuat dalam upaya perlindungan anak, dengan memastikan seluruh kebijakan dan  programnya menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dan melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi," ujar Ketua KPAI Asrorun Ni'am Sholeh.

Dia mengatakan, KPAI yang salah satu mandatnya sesuai Undang-undang Perlindungan Anak adalah memberikan rekomendasi pada Presiden.

"Memberikan rekomendasi pada Presiden untuk memprioritaskan kebijakan perlindungan anak sesuai janji kampanye dalam Nawacitanya, Indonesia Pintar sebagai manivestasi pemenuhan hak dasar di bidang pendidikan, Indonesia sehat sebagai manivestasi dari pemenuhan hak dasar di bidang kesehatan," kata dia.

Selain itu, lanjut Asrorun, penguatan lembaga pesantren dan lembaga keagamaan sebagai cermin pemihakan terhadap hak-hak anak bidang agama dan sosial. Yang paling mendesak, tambah dia, adalah penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

"Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak harus ditangani secara utuh dan menyeluruh, mulai hulu hingga hilir, revolusi pemikiran masyarakat tentang tanggung jawab terhadap perlndungan anak sebagai implementasi dari komitmen revolusi mental," pungkasnya. [nfl]