Mendikbud Tegaskan Capai Mutu Pendidikan Tidak Bisa Instan

KhalifahLife.com - Anies Baswedan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan ikhtiar memperbaiki mutu pendidikan di Tanah Air tidak dapat dilakukan secara instan diperlukan proses 10-20 tahun untuk mengubahnya.

“Semua pihak harus bersabar karena butuh waktu panjang untuk memperbaiki mutu pendidikan, jangan mengharapkan hasil akhir saja,” kata Anies  saat bersilaturahmi dengan 650 kepala dinas provinsi, kabupaten dan kota, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (1/12), sepeeto disiarkan humas Kemendikbud.

Anies mencontohkan  sistem pendidikan di Finlandia mempesona dan hebat itu mereka persiapkan dalam waktu yang cukup lama, yaitu sejak 1980-2000 atau butuh waktu 20 tahun.

“Sementara kita cenderung melihat hasil akhir saja dan tidak mempelajari seperti apa proses panjang yang dilewati,”ungkap Mendikbud.

Mendikbud menilai bahwa untuk mengubah pendidikan ibarat mengubah arah sebuah kapal tanker dengan panjang satu kilometer yang membutuhkan ratusan kali memutar kemudi agar arahnya bisa berubah. Demikian juga dengan pendidikan tidak bisa instan dan harus terus bersabar karena perubahan itu baru akan dirasakan 10-20 tahun ke
depan.

“Tentu saja penerapan Kurikulum 2013 banyak masalah guru yang tumbang, karena ingin serba cepat, padahal yang lebih penting adalah mengubah guru,” kata Anies.

Mendikbud juga meminta pemerintah daerah untuk menganalisis kondisi pendidikan di daerahnya masing masing. Analisis tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran solusi apa yang bisa dilakukan untuk memajukan pendidikan.

Dari data terkini, sebut Mendikbud terdapat angka-angka yang menunjukkan bahwa kondisi pendidikan Indonesia saat ini sedang bermasalah. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa 75 persen sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar pelayanan minimal.

“Jangan biarkan angka-angka masalah ini dianggap sebagai sebuah kelaziman. Dan Pemda jangan hanya urun tangan, tapi juga harus turun tangan,” tutur Mendikbud.

Mendikbud mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka diri untuk membantu dan berdiskusi dengan pemda.

Saat ini, kata Mendikbud, hubungan pemerintah pusat dan daerah bukan lagi instruksional, tapi fasilitator dan mentor.

Karena itu, lanjut Mendikbud, proyeksi yang dilakukan oleh Pemda harus memiliki target penyelesaian.

”Jangan melihat ini sebagai bagian-bagian, yuk kita kerjakanbersama-sama,”tutup Mendikbud.(jwt/Humas Kemdikbud)