Cegah Urbanisasi ke Kota, Kementerian Desa Komitmen Bangun Ekonomi Desa

KhalifahLife.com - Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota ditambah kurangnya lapangan pekerjaan di desa selalu menjadi pemicu masyarakat untuk pindah ke kota. Melihat realita ini Kementerian Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkomitmen untuk terus berupaya membangun perekonomian pedesaan melalui berbagai prioritas pembangunan salah satunya dengan mengajak pengusaha. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar.

“Kecenderungan urbanisasi harus dieliminir dengan membangun desa. Karena salah satu prioritas kinerja pemerintahan sekarang yakni pengurangan kesenjangan. Prioritas lainnya, pembangunan sektor unggulan dan pembangunan kebutuhan dasar,” ujar Marwan, dalam
keterangan tertulis yang diterima Senin (8/12) malam.

Menteri Marwan menilai bahwa urbanisasi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan menjadi 2,18 persen per tahun. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 1 persen per tahun. Kemudian, pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64 persen per tahun.

“Dampaknya, mengakibatkan deformasi struktural dan premature urbanization. Solusi mencegah atau dieliminer dengan membangun perdesaan. Tak hanya itu, juga mengubah paradigma infrastructure follow people menjadi people follow infrastructure ,” ujar Marwan Jafar.

Realitnya kata Menteri bahwa wilayah perdesaan dan daerah tertinggal, dianggap relatif tidak menarik untuk investasi. Sehingga perlu ada perlakuan khusus bagi daerah tertinggal, misalnya insentif fiskal.

“Perlu adanya dukungan dari pengusaha untuk menjalin kerja sama yang dapat menunjang percepatan ekonomi perdesaan,” ujarnya.

Marwan menjelaskan hingga saat ini, pihak Kementerian sudah menjalin kerja sama dengan Kadin dalam membangun kawasan.

Rencananya, akan dibangun pabrik pakan ternak dengan pola kemitraan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain itu, juga inisiasi pabrik garam, peternakan sapi yang bekerja sama dengan PT Berdikari di Lombok Barat.

“Kerja sama lainnya di Nusa Tenggara Timur untuk pengembangan ternak dan energi terbarukan. Kemudian di Sulawesi akan dikembangkan potensi perkebunan hingga pengembangan listrik tenaga biomassa. Juga di kepulauan Maluku dan dan Maluku Utara untuk industri perikanan,” ujar Menteri Marwan.

Sebelumnya, agar terjalin kerjasama dengan KADIN , pihaknya akan membangun infrastruktur agar investor datang

“Juga mendorong kebijakan penggalian sumber-sumber pendanaan selain APBN untuk mengembangkan infrastruktur di daerah,” ujarnya.

Marwan melanjutkan bahwa dengan mekanisme public-private partnerships , maka lebih efektif dengan menerapkan beberapa kebijakan pendukung seperti pengurangan atau pembebasan pajak, bea maupun tarif.

Rekomendasi lainnya, menurut Marwan, meningkatkan kerja sama dengan kementerian atau lembaga pemerintah lain, maupun pihak-pihak swasta dalam Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) atau CSR ( Corporate Social Responsibilty)

“Jika kuat dukungan seluruh kalangan, maka Indonesia akan semakin kokoh dan tangguh,” tutupnya.(jwt/kompas.com)