Inilah Roadmap Perekonomian APINDO untuk Jokowi-JK

KhalifahLife.com- Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang diwakili Ketua APINDO Sofjan Wanandi mempaparkan roadmap perekonomian yang akan diterima Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2014-2019 Jokowi dan Jusuf Kalla.

"Roadmap ini berisi rekomendasi kebijakan yang disusun sejak Maret hingga Agustus dengan melibatkan tim kerja dan sejumlah narasumber dari berbagai institusi,"terang Sofjan Wanandi pada peluncuran Roadmap Perekonomian dihadiri langsung pada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla bertempat di Hotel Four Season, Jakarta, Kamis (18/9) seperti dikutip dari Investor Daily.

Djisman Simandjutak sebagai salah satu penyusun Roadmap yang dituangkan dalam dua buku ini menerangkan dalam sumber yang sama  beberapa sektor yang perlu perhatikan yaitu

1. Sektor infrastruktur, presiden terpilih harus memperbaiki proses pembebasan lahan dan pengurusan perizinan serta menjamin UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berjalan lancar

2.Sektor energi hal yang perlu dioptimalkan adalah
pembangunan sumber energi baru dan terbarukan yang
mencakup biodiesel dan energi panas bumi.

3. Sektor manufaktur, hal yang perlu disorot adalah
penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas daya
saing manufaktur.

Sementara itu, menanggapi Roadmap Perekonomian APINDO, Presiden Terpilih Jokowi mengatakan banyak pekerjaan yang akan ia lakukan, salah satunya menyehatkan ruang fiskal.

"Cara menyehatkan ruang fiskal adalah mengalihkan subsidi
BBM ke sektor lebih produktif dan melakukan efisiensi anggaran terutama belanja pegawai," ungkap Jokowi.

Jokowi mencontohkan jika harga BBM dinaikkan Rp 3.000 per liter maka akan memberikan ruang fiskal sebesar Rp 150
Triliun.

Selain menyerahkan Roadmap Perekonomian, APINDO juga menitipkan 14 pesan pada Presiden ke-7 RI yand dibacakan oleh Djisman Simanjuntak, seperti dikutip dalam laman Kompas. 14 Pesan Pengusaha untuk Pemerintahan Kabinet Jokowi-JK :

1. Presiden 2014-2019 harus mampu bekerja dalam keadaan
ekonomi yang lebih sulit.

2. Pemerintah memiliki upaya naik kelas ke level pendapatan
menengah atas

3. Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan
berkualitas.

4. Menjaga stabilisasi makro dan penciptaan ruang fiskal.

5. Menaikkan anggaran infrastruktur 1,5 persen dari PDB.

6. Kepastian kontrak alam energi khususnya kontrak migas.

7. Melakukan modernisasi pertanian.

8. Reindustrialisasi.

9. Revolusi jasa. Indonesia harus bertransformasi menjadi
industri jasa.

10. Membuka akses UMKM ke industri keuangan.

11. Ketenagakerjaan yang harus lebih fleksibel.

12. kepastian hukum, dan adanya peningkatan kompetensi
aparat hukum.

13. Pemerintah daerah harus menjadi pusat pelayan publik
dan dunia usaha

14. Adanya perbaikan informasi rakyat, kita bekerja patuh pada sistem, sistem intensif, kepemimpinan yang baik

Pemerintahan Jokowi-JK akan memulai kerjanya pada 20 Oktober mendatang ditandai dengan pelantikan Kabinet Jokowi-JK.

(jwt/berbagai sumber/sumberfoto :tribunnews)