Penerimaan APBN 2014 Hampir Tidak Tercapai, K/L Diminta Hemat

KhalifahLife.com - Usai melakukan Rapat Terbatas Bidang Perkonomian yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, Bambang P.S. Brojonegoro selaku Menteri Keuangan dalam konferensi Persnya mengatakan bahwa target penerimaan yang ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 kemungkinan besar hampir pasti tidak akan tercapai. Hal ini karena sampai hari ini, masih agak jauh dari target penerimaan sebesar Rp 1.635,4 triliun. Akibat masih jauhnya penerimaan tersebut, pemerintah minta K/L bisa lebih melakukan penghematan untuk menjaga defisit anggaran.

“Kami akan fokus pada upaya untuk mengurangi gap antara target dengan kemungkinan prognosa akhir tahun tersebut,” ungkap Bambang yang didampingi oleh Menko Perekonomian Sofyan Jalil dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ruang konpers Istana Negara yang disiarkan oleh Sekretariat Kabinet RI, Jakarta, Kamis (30/10).

Menkeu menjelaskan bahwa dari sisi belanja dan dari sisi
pembiayaan, sampai triwulan III/2014 tingkat penyerapan
terlihat belum terlalu tinggi. Namun mulai ada indikasi meningkat seperti layaknya siklus dari belanja.

“ Presiden meminta untuk menjaga APBN 2014 aman sampai akhir tahun ini dan tentunya kami sudah minta K/L bisa lebih melakukan penghematan untuk menjaga defisit anggaran kita,” terang Bambang .

Pajak

Dalam APBN 2014 disebutkan, dari target pendapatan sebesar Rp 1.635,4 triliun, penerimaan dari sektor
perpajakan ditargetkan mencapai Rp 1.246,1 triliun, dan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 386,9
triliun.

Terkait masalah penerimaan pajak, menurut Menkeu,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk lebih
mengintensifkan sisi penerimaan karena Presiden melihat
selain tidak tercapainya target dalam beberapa waktu
terakhir, Presiden juga merasa potensi penerimaan pajak
seharusnya jauh di atas apa yang kita kumpulkan pada
saat ini.

“Oleh karena itu, Presiden tadi meminta pada kami untuk
membuat langkah-langkah yang harus dilkukan untuk
mempercepat sekaligus mendorong penerimaan pajak
tersebut,” kata Bambang.

Ia menyebutkan, upaya mendorong mempercepat penerimaan pajak itu di antaranya, tentunya perlu koordinasi dg penegak hukum, perlunya fleksibilitas dalam birokrasi di Dirjen Pajaknya, dan juga tentunya ada beberapa kebijakan yang bisa membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak.

Adapun mengenai APBN untuk Kementerian baru, pindah
atau gabung, menurut Menkeu, yang gabung maupun
pindah masing-masing sudah memiliki Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dijalankan sampai akhir
tahun. (jwt/setkab)